Makassar – Ratusan sopir angkutan umum atau yang biasa disebut sopir pete-pete di Makassar mogok beroperasi untuk melakukan aksi unjuk rasa, Senin (7/2/2017).
 |
| Aksi mogok sopir pete-pete di Makassar (foto: Akbar) |
Mereka menolak program pete-pete smart yang dicanangkan oleh Pemkot Makassar, angkutan umum berbasis online dan menolak kenaikan pajak tahunan.
Aksi unjuk rasa itu diikuti oleh para sopir yang tergabung dalam Himpunan Angkutan Penumpang Makassar (Hapma), Assosiasi Pemilik dan Sopir Angkutan Makassar (APSAM) dan Organisasi Angkutan Daerah (Organda).
Pemkot ingin meniadakan pete-pete dan para sopir diminta untuk menjual mobilnya dan membeli pete-pete smart. Sedangkan harga pete-pete smart itu tidak mudah dijangkau, pasalnya harga pete-pete smart yang dilengkapi dengan wifi dan Air Conditioner (AC) bisa mencapi ratusan juta. Tidak sebanding dengan harga jual satu mobil pete-pete yang hanya mencapai puluhan juta.
Diduga, pengadaan pete-pete smart adalah bagian dari ‘bagi-bagi kue’ antara Walikota dengan pihak sponsornya pada masa Pilkada beberapa waktu lalu karena bisnis transportasi ini nantinya akan dikelola oleh salah satu distributor mobil merek Suzuki di Makassar.
“Bisa ini bagian dari ‘bagi-bagi kue’ . Apalagi pete-pete smart nantinya bukan dikelola Pemkot tapi swasta,” ujar salah seorang yang mengikuti aksi tersebut, Akbar.
Selain faktor harga pete-pete smart yang terbilang mahal, para sopir sudah merasa nyaman dengan angkutan konvensional. Sedangkan mereka yang tidak memiliki mobil sudah cukup nyaman dengan sistem bagi hasil selama ini. Dimana dia harus memberikan pendapatannya sebesar 35 persen untuk pemilik mobil dan 65 persen untuk dirinya sendiri.
Dari sistem bagi hasil itu, kata sopir, sudah ada sebagian penghasilan yang bisa ditabung. Sedangkan jika sepi, katanya cukup untuk membeli bumbu dapur.
Selanjutnya, kenaikan pajak tahunan yang mencapai 400 persen bagi kendaraan berbadan hukum atau resmi itu juga dinilai sangat memberatkan karena sopir harus merogoh uang sampai jutaan setiap tahunnya untuk membayar pajak. Padahal sebelumya mereka hanya perlu membayar Rp.200.000 per tahunnya.
Dalam aksinya, sopir melakukan sweeping terhadap kendaraan umum yang melintas. Angkutan lain yang masih beroperasi dan taksi yang terjaring sweeping diminta menurunkan penumpangnya. Sweeping dilakukan di berbagai tempat seperti di depan pusat perbelanjaan M’tos di Jl Perintis, Terminal Regional Daya, di bawah jembatan layang (fly over), sepenjang Jalan Andi Pangeran Pettarani, Jalan Cenderawasih, depan kantor Balai Kota dan depan Kantor DPRD Kota dan Provinsi Sulsel.
Aksi mogok itu mengakibatkan arus lalu lintas di Makassar lumpuh, sedangkan para penumpang menjadi terlantar. Dikutip dari Mediasulsel.com, dari pantauan cctv @DiskominfoMks para sopir melakukan aksi mogok massal para sopir terbagi di beberapa titik di antaranya Simpang 5 Underpass, terminal Daya, Kantor Gubernur, Dispenda Provinsi, Terminal Malengkeri dan Balaikota Makassar.
Menyikapinya, personel Polrestabes Makassar terpaksa mengerahkan sejumlah mobil operasional dan truk pengendalian massa (dalmas) untuk mengangkut ratusan warga yang telantar akibat aksi mogok itu.
