Solidaritas.net, Jakarta – Buruh PT Kaline Mobaro Diamond Indonesia (KMDI) yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FSBTPI) melakukan aksi mogok sejak Selasa, 1 September 2015 di Jl Padang Blok.C No. 13/14 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda. Aksi mogok itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap perusahaan yang memutasi pengurus serikat buruh, diduga keputusan memutasi pengurus serikat ke lokasi kerja lainnya adalah strategi yang dilakukan pengusaha untuk memberangus serikat yang ada di perusahaan tersebut.
Diketahui, perusahaan depo truk kontainer ini memutasi tiga orang buruh yang menjabat sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara di serikat pekerja. Ketiganya dipindahkan ke kantor pusat perusahaan di Bekasi. Keputusan pengusaha memutasi pengurus serikat yang masih aktif ini dinilai melanggar UU RI Nomor 21 Tahun 2000 tentang perlindungan hak berorganisasi terhadap Serikat Pekerja maupun Serikat Buruh.
Bahkan menurut salah seorang buruh PT KMDI yang terlibat dalam aksi mogok, Wijaya mengatakan
“Mereka dimutasi tapi tidak jelas ditempatkan dibagian apa di Bekasi sana,” ungkap salah seorang buruh PT KMDI Wijaya, kepada Solidaritas.net, Rabu (2/9/2015)
Selain dimutasinya pengurus serikat, sebanyak 14 buruh PT KMDI juga mengalami diskriminasi. Dari total 14, sebanyak 11 pekerja statusnya masih outsourcing meski sudah ada rekomendasi dari Sudinkertans Jakarta Utara untuk diangkat menjadi buruh tetap, sedangkan tiga pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak karena putus kontrak.
Selain itu, dalam aksi menolak union busting itu, buruh juga menuntut agar pemerintah tidak bergantung pada investor asing. Sebagaimana diungkapkan Ketua Umum Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FSBTPI), Ilhamsyah.
Bahwa pemerintah dapat membangun pertumbuhan industri dalam negeri dengan memberdayakan pengusaha lokal daripada menerapkan sistem kapitalis gaya barat yang nantinya berujung krisis.
“Negara kita kaya akan sumber bahan baku, tapi selama ini justru bahan baku dijual ke negara lain dan kita mengimpor barang jadi. Kondisi ini membuat kita terpuruk, seharusnya negara memberikan stimulus dengan membangun pabrik-pabrik untuk mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan menyerap tenaga kerja,” jelas Ilhamsyah dilansir dari Beritasatu.com.
FSBTPI juga meminta agar pemerintah melakukan perubahan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia. Salah satunya memutus kontrak-kontrak kerja dengan bangsa asing yang merugikan bangsa Indonesia, berani keluar dari kerja sama internasional yang tidak menguntungkan bangsa Indonesia, mulai membangun industri dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan berani mengambil alih aset-aset strategis yang dimiliki asing.