Solidaritas.net – Setelah pertama kali menggelar aksi unjuk rasa pada tanggal 30 Juni 2015 lalu, rakyat miskin bersama sejumlah organisasi yang tergabung dalam Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) melakukan lagi aksi dengan tuntutan yang sama, yakni menuntut Pemerintah Indonesia untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi rakyat miskin yang merupakan tanggung jawab negara.
Aksi ini berlangsung pada Kamis (09/07/2015) sekitar pukul 11.30 WIB di arah jalan menuju perumahan dinas Menteri Sosial, Jakarta. Dalam aksi unjuk rasa yang diikuti oleh sekitar 400 orang dan merupakan kelanjutan dari aksi ‘Rakyat Miskin Ingin Lebaran’ sebelumnya itu, massa membawa berbagai spanduk dengan tuntutan, seperti ‘Segera Distribusikan Untuk 1.736 Rumah Tangga Miskin (RTM) Jakarta, THR Rakyat Miskin Tanggung Jawab Negara’.
“Kebutuhan rakyat miskin dari hari ke hari semakin berat. Harga barang kebutuhan pokok melambung tinggi, sementara bantuan Beras Miskin (Raskin) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak merata. Sampai sekarang tidak ada realisasi dari Mensos, kenaikan upah tidak dapat menutupi kebutuhan biaya hidup,” ujar Ketua Umum SPRI, Marlo Sitompul dalam orasinya, seperti dikutip Solidaritas.net dari Koranmigran.blogspot.com, Kamis (09/07/2015).
Sayangnya, massa aksi unjuk rasa tersebut tidak bisa diterima oleh Mensos Khofifah Indar Parawansyah di rumah dinasnya itu. Pasalnya, para pengunjuk rasa yang didominasi ibu-ibu itu dihambat oleh aparat kepolisian, sehingga tidak bisa memasuki rumah dinas Mensos. Tak ayal, mereka pun merasa kecewa. Bahkan, Marlo dalam orasinya juga mengatakan Presiden Joko Widodo bisa mengganti Khofifah, karena tak bisa menjalankan tugasnya dengan benar.
‘Mensos itu dipilih oleh Jokowi dan Jokowi dipilih oleh rakyat, jadi jika Mensos tidak bisa bekerja, maka rakyat berhak meminta Jokowi mengganti Mensos karena tidak becus menjalankan tugasnya,” teriak Marlo lagi dalam orasinya saat melakukan aksi unjuk rasa itu.
Sekitar pukul 12.25 WIB, aksi unjuk rasa itu pun kemudian berlanjut ke Kementerian Sosial di kawasan Salemba, Jakarta. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, perwakilan massa sempat diterima dan melakukan pertemuan di dalam Gedung Kemensos. Namun sayangnya, hasil pertemuan tersebut tetap nihil, karena pihak Kemensos mengaku belum bisa memenuhi tuntutan THR untuk rakyat miskin tersebut. Massa pun berjanji akan terus melakukan aksi di Kemensos, bahkan akan menginap jika Mensos tidak mengakomodir tuntutan rakyat miskin.
Sebelumnya, seperti diberitakan oleh Solidaritas.net, ratusan rakyat miskin tersebut juga telah menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kemensos, Selasa (30/06/2015) lalu.
“Sangat tidak adil jika THR hanya diberikan kepada pegawai negeri sipil dan pekerja swasta. Sudah saatnya pemerintah menjamin THR untuk rakyat miskin. Agar di saat menjelang Lebaran tidak perlu ada lagi orang miskin yang harus bertindak kriminal dan kehilangan nyawa saat antri rebutan zakat atau sumbangan,” terang PPRI dalam pernyataan sikapnya.
