Solidaritas.net, Jakarta – Ribuan warga Jakarta yang tergabung dalam Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) melakukan aksi didepan Kementerian Sosial (Kemensos) di Jalan Salemba Raya, No. 28, Jakarta Pusat dan Gedung DPR – RI , Senayan (01/07/2015). Massa aksi yang mayoritasnya dihadiri oleh ibu-ibu bersama anak-anaknya tampak antusias mengikuti aksi.
Tuntutan utama aksi PPRI adalah negara memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada warga miskin dan meminta kejelasan atas bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) terhadap 1.736 KK yang sudah dinyatakan layak oleh Dinas Sosial DKI Jakarta.
“Jadi saya meminta kepastian pak ! apakah data yang kami terima yang sudah divalidasi dan diverifikasi, saya mau tau apakah salahnya di pusat informasi data. Jadi jelas, kalau memang pusat informasi data yang mesti dievaluasi, dong, kinerja kementrian,” kata Marlo Ketua Umum Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (PPRI) saat melakukan audiensi dengan pihak Kemensos.
Apalagi menjelang Idul Fitri, harga kebutuhan pokok selalu naik drastis. Sementara, rakyat miskin yang merayakan hari raya Idul Fitri hanya bisa gigit jari tanpa baju baru, kue dan kebutuhan lainnya.
“Jangan rakyat miskin hanya di suruh puasa di bulan ramadhan, rakyat miskin hamper setiap hari berpuasa. Rakyat miskin melakukan kejahatan, pencurian, perampokan, itu kenapa? Kemiskinan sebagai latar belakangnya” kata Nisma Abdullah, Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).
Adapun tuntutan selengkapnya diusung oleh massa aksi PPRI adalah sebagai berikut:
- Pemerintah segera berikan THR untuk rakyat miskin.
- Alokasikan APBN dan APBD untuk THR rakyat miskin.
- Pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan peraturan yang menyatakan THR untuk rakyat miskin tanggung jawab negara.
- Stop THR untuk para pejabat (staf presiden, kementerian, dinas pemda, gubernur, bupati, camat dan lurah), alihkan untuk rakyat miskin.
- Mendesak Presiden Jokowi segera menyalurkan dana KKS untuk 1.736 KK yang telah dinyatakan layak oleh Dinas Sosial DKI Jakarta.
- Mendesak Mensos RI untuk segera mengundurkan diri karena gagal menjalankan program Kartu Keluarga Sejahtera, serta gagal mengawasi kinerja bawahannya.
- Mendesak Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara untuk segera membersihkan pejabat Kemensos RI yang lalai, tidak becus dan tidak serius bekerja melayani rakyat.
Simak video : Ribuan Warga Miskin Jakarta Minta THR di Kemensos