Solidaritas.net, Kediri – Puluhan buruh PT Koreana Seed Indonesia (PT KSI) berdemo di kantor bupati Kediri Jl Soekarno-Hatta dan mengancam akan memboikot pemilihan kepala daerah apabila pemerintah tidak mampu menyelesaikan konflik perburuhan yang menimpa ratusan karyawan pada perusahaan tersebut, Selasa (9/6/2015).
Puluhan buruh yang memproduksi varietas bibit pertanian untuk ekspor dan lokal ini berunjuk rasa dengan mengendarai sepeda motor. Selain itu, sebagian buruh yang didominasi perempuan ini juga turut membawa anak-anaknya yang masih kecil untuk bersama-sama menuntut hak mereka
Seperti yang dilansir dari Tempo.co, Benny Aristya, Divisi Advokasi Serikat Buruh Tempat Kerja Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia (SBTK-PPBI) PT KSI mengatakan, “Kami menuntut kejelasan nasib 135 karyawan yang di-PHK sepihak,”
Benny juga mengatakan, sejak dikenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh PT KSI pada Januari 2015, sampai saat kini perusahaan tidak memberikan kompensasi apapun kepada karyawan. Padahal sebelumnya perusahaan berjanji akan mempekerjakan mereka kembali saat kondisi perusahaan membaik.
Keputusan PHK tentu menjadi beban tersendiri bagi para buruh ditengah sulitnya memperoleh kerja, diberlakukannya sistem upah murah, outsourcing dll. Demikianlah yang dirasakan oleh salah satu buruh PT KSI, Jarwati.
Jarwati sudah mengabdi selama 15 tahun di PT KSI, Ia merasa terpukul dengan adanya keputusan PHK sepihak yang dilakukan oleh pengusaha PT KSI, terlebih keputusan PHK ini dilakukan ketika menjelang lebaran.
Baginya keputusan PHK adalah wujud tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh perusahaan maupun pemerintah karena tidak dapat melindungi buruh. Bukan hanya tidak melindungi buruh, lebih dari itu buruh-buruh PT KSI dikenai PHK tanpa dipenuhi hak-haknya.
“Kami sekeluarga tak mendapat nafkah apa-apa sejak diputus (PHK-ed),” kata Jarwati.
Selama ini buruh PT KSI sudah beberapa kali melakukan aksi namun belum membuahkan hasil. Buruh menduga latar belakang keluarga Bupati Kediri Haryanti sebagai pengusaha yang membuatnya berpihak pada pemilik PT KSI ketimbang rakyat. Oleh karena itu para buruh bersumpah tidak akan lagi menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan kepala daerah serentak pada Desember mendatang.
“Kami memboikot pilkada karena percuma punya bupati!” teriak para buruh.
