Solidaritas.net, Yogyakarta – Menolak proyek pembangunan bandara karena akan membuat beberapa meter persegi lahan terancam hilang, ratusan petani Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggelar aksi tidur di Jalan Malioboro. Bukan hanya itu, para petani ini juga melakukan aksi mogok makan di DPRD DIY.
“Warga menolak proyek pembangunan Bandara. Proyek pembangunan bandara harus dipindahkan,” ucap Rejo, warga Kretek, Glagah, Temon Kulonprogo, Selasa (26/10/2015), dilansir dari kompas.com.
Dalam aksinya, massa yang terdiri dari petani, sejumlah aktivis dan sejumlah elemen mahasiswa ini membawa hasil pertanian seperti jenis palawija, sayur-sayuran, hingga buah-buahan. Melalui aksi tidur di jalan, massa berupaya memperjuangkan penolakan pembangunan bandara.
Rencana tersebut ditolak, karena menurut Rejo pembangunan tersebut akan mengakibatkan sekitar 2.000-an meter persegi lahan hilang. Lahan tersebut sebagian besar merupakan pertanian warga yang selama ini menjadi mata pencaharian pokok .
“Nanti masa depan empat anak saya bagaimana jika bandara jadi dibangun,” ujarnya.
dengan Rejo, Surajiman, yang juga salah seorang peserta aksi mengaku area lahannya sekitar 3000 meter bisa hilang jika pembangunan bandara dilakukan. Lahan itu mulai dari pekarangan rumah, area sawah, rumah tempat tinggal, maupun tempat lainya.
“Harapan kita petani cuma satu, jangan buat bandara di lahan kami. Itu tanah nenek moyang, sejak dulu hingga anak cucu nanti untuk ditempati,” kata bapak empat anak ini, Senin (26/10/2015), dilansir dari sindonews.com.
Koordinator aksi, Santos Muhammad, menambahkan, penolakan rencana pembangunan bandara akan dilakukan sampai 15 hari ke depan dan telah mendapat izin dari pihak kepolisian serta sekretaris dewan. Tidak hanya aksi tidur di jalan, massa juga akan melakukan aksi mogok makan di DPRD DIY. Rangkaian aksi ini dilakukan untuk mendesak agar pemerintah segera mencabut surat keputusan No 68/KEP 2015 tentang Izin Penetapan Lokasi Pembangunan Bandara.
“Surat keputusan No 68/KEP 2015 tentang Izin Penetapan Lokasi Pembangunan Bandara harus segera dicabut,” tegasnya.
