Tag: Politik amp; Kebijakan
Pramono Anung Klaim Kebijakan Jilid Empat Disetujui Mayoritas Buruh
Solidaritas.net, Jakarta – Ditengah penolakan berbagai elemen buruh terhadap kebijakan jilid keempat yang dinilai melegalkan upah murah, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung justru melontarkan pendapat berbeda yang mengejutkan. Ia mengatakan, formula…
Rieke Diah Pitaloka: PP Pengupahan Cacat Hukum
Solidaritas.net, Jakarta – Selain menilai Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan (PP Pengupahan) sebagai kado pahit bagi kaum buruh, anggota DPR Rieke Diah Pitaloka juga menyebutkan, bahwa peraturan tersebut cacat hukum. Hal…
Dinilai Legalkan Upah Murah, RPP Pengupahan Tuai Penolakan
Solidaritas.net, Jakarta – Dinilai tidak berpihak pada buruh, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan menuai penolakan dari berbagai serikat buruh. Selain itu, dari berbagai serikat buruh juga menemukan pasal-pasal dalam RPP…
Pemerintah Terima Surat Tuntutan, Tapi Tetap Sahkan RPP Pengupahan
Solidaritas.net, Jakarta – Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Sipil Melawan (GERAM) Kriminalisasi dan Komite Persatuan Rakyat Tolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan berunjuk rasa di depan Istana Merdeka,…
Lawan Kriminalisasi dan Tolak RPP Pengupahan
Pernyataan Pers BersamaGerakan Masyarakat Sipil Melawan (GERAM) Kriminalisasi dan Komite Persatuan Rakyat Tolak RPP Pengupahan Hentikan Kriminalisasi, Perkuat KPK, Batalkan RPP Pengupahan, dan Tolak Bela Negara Hari ini, Kamis (15/10),…
Rieke Diah Pitaloka Tolak RPP Pengupahan
Solidaritas.net, Jakarta – Politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka menolak pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintahan (RPP) tentang Pengupahan, Kamis (15/10/2015). Menurut Anggota Komisi IX DPR RI ini, RPP Pengupahan secara umum…
DPR Usulkan RUU Pengampunan Pajak Nasional Dinilai untuk Lindungi Koruptor
Solidaritas.net, Jakarta – Sebanyak 33 Anggota DPR dari empat fraksi, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi PPP dan Fraksi PKB mengusulkan RUU Pengampunan Pajak Nasional, Rabu (7/10/2015). Diduga isi…
KSPN Sebut UMK versi Dewan Pengupahan Itu Angka Siluman
Solidaritas.net, Karanganyar – Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Karanganyar, Hariyanto menyebut angka Upah Minumum Kabupaten (UMK) 2016 senilai Rp. 1.397.000 yang disodorkan Dewan Pengupahan adalah angka siluman. Tidak…
RPP Pengupahan Ditujukan Lindungi Kepentingan Pengusaha
Solidaritas.net – Draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan saat ini telah beredar di kalangan serikat buruh, berita terakhir, draft ini merupakan hasil akhir harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.…
Riset RDP: Upah Minimum Belum Sejahterakan Buruh
Solidaritas.net, Jakarta- Berdasarkan riset yang dilaksanakan Rumah Diah Pitaloka (RDP) bersama dengan jaringan buruh, mahasiswa, dan LSM, diketahui bahwa upah minimum belum dapat membuat buruh sejahtera. Hal itu dibuktikan dengan…